tugas pemerintahan. 3. tugas pemerintahan

 
 3tugas pemerintahan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. TENTANG. Kepala Seksi Pemerintahan Desa adalah salah satu unsur pelaksan teknis yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas operasional. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas Pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discreation yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Selain itu, bukanlah disebut akuntan pemerintah walaupun itu berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara). pemerintahan juga wajib menciptakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraanmasyarakat. Tugas dan Fungsi LIPI Tugas dan fungsi LIPI diatur secara jelas oleh negara melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001. ASN adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintahan. Salah satu tugas pokok pemerintahan yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. com, Jakarta Kerap disebut sebagai Menteri yang dipercaya memegang banyak tugas selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),. Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain adalah :32 a. Lembaga eksekutif memiliki peran penting dalam. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Pada bab ketiga pasal ketujuh undang-undang ini dikatakan, tugas kementerian yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden menyelenggarakan. Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945 – Presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan UUD 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departeman-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. 1-B. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan, Camat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : 1. Mengenal Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif. C. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi : a. Asas Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah 950. com merangkum dari berbagai sumber tentang apakah tugas. b. Pemerintahan di tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Tugas Umum Pemerintahan ( UU 32/04): • koordinasi kegiatan pemberd. (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota. 2. FAX : (0274) 520332. BPUPKI sebagai badan penyelidik memiliki tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan lainnya yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, KebijakanAsas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. tugas pemerintah pusat dan daerah, walaupun rumusannya masih menggambarkan secara umum (karakter norma hukumnya bersifat umum), hal itu dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya, yang berisikan batas-batas pengaturan tugas pemerintahan dimaksud, berdasarkan UU No. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. 1. 2. Untuk mengemban seluruh beban itu, tidak hanya diperlakukan konstitusi, hukum, etika serta lembaga-lembaga yang mutahir, pula diperlukan dukungan aparatur yang. Sebelum perubahan UUD 1945, kedaulatan. Ada sedikit perbedaan, utamannya pada masa jabatan kepala desa dan susunan struktur organisasi. Acara Kenal Pamit Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor dengan Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi, digelar di Rujab Bupati Kapuas, Jalan Jendral Sudirman,. l. Lembaga pemerintahan non kementerian atau biasa disingkat LPNK adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. l. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil ( PNS ) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK ) yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi Pelayanan. Lembaga itu juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereke ditempatkan. TUGAS DAN FUNGSIWALI NAGARIPERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2016 Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR. Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. menteri. Sama seperti kepala negara, tugas dari kepala pemerintahan sudah diatur dalam undang-undang dasar sebagai pedoman tertulis yang telah disahkan oleh perwakilan masyarakat Indonesia. Fungsi pemerintah – Pemerintah adalah bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Tugas : Lembaga Adminstrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa. d. TUGAS 1. Di antara mereka ada yang tergolong sebagai PTT. Seluruh Buku Administrasi Penduduk yang ada dalam Permendagri 47/2016 (yakni: B. Berikut ini kami sajikan penjabaran definisi pemerintahan menurut para ahli : 1. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri [1]penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota bukan semata-mata pembagian kekuasaan dalam trias Politika oleh Montesque yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing- masing mempunyai kekuasaan yang terpisah dan independen, tetapi. ASN pun menjadi pekerjaan yang banyak diminati di Indonesia. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Urusan pemerintahan absolut: Dibuat dan dijalankan pemerintah pusat. UUD 1945 menyebutkan Kementerian Dalam Negeri bersama. 3 Etika Pemerintahan 2. 3. Menyusun rencana kegiatan, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan dan Trantib serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa. Pengurusan. Suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja dinamakan pemerintahan dalam arti sempit. 1. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Tugas taktis : memberikan informasi, memberikan motivasi, menjalankan komunikasi timbal balik, dan membuat citra yang baik. Mereka dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum dan memiliki masa jabatan tertentu. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. . ikhtisar jabatan : menyusun rencana program / kegiatan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk dalam penyelenggraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan agar berjalan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang. 6. Republik dengan sistem presidensial murni Republik dengan sistem. dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan berdaulat. (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan. Secara spesifik, tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016. Desentralisasi Fiskal (fiscal decentralization), merupakan komponen utama dari desentralisasi. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. 1) Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan pemerintahan umum dan pertanahan. Mereka tidak memiliki gaji tetap (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebut menerima penghasilan tetap, tetapi bukan gaji), tidak memiliki karier, serta tidak memiliki hak pensiun. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan. B. Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Membaca banyak buku dan artikel tidak akan pernah merugikan kalian, karena Grameds akan mendapatkan informasi dan pengetahuan #LebihDenganMembaca. Tapi selain itu. Dalam Permendagri yang mengatur masalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan juga Tugas dan Fungsi Kaur dan Kasi, dikatakan bahwa : Kepala Seksi Pemerintahan Desa adalah salah satu unsur pelaksan teknis yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas operasional. Pemerintahan yang menggunakan asas dekonsetralisasi membutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah keputusan. Bahkan dalam sistem pemerintahan yang sama, kedudukan dan tanggungjawab. . Lembaga Eksekutif adalah, jika legislatif melakukannya, maka badan eksekutif akan membimbingnya. 2. tirto. Aktivitas HumasTugas dari lembaga yudikatif adalah mengadili segala tindak penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Indonesia. Daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. 34Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat urgen seiring keberadaan. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan. com - Amandemen keempat Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Peta negara-negara di dunia yang diwarnai berdasarkan bentuk dan sistem pemerintahannya. Pengertian Humas Pemerintah Pemerintahan juga. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU PELAKSANAAN MAGANG DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TANGGAL 1 JULI S/D 31 AGUSUTUS 2015 OLEH Lutfi Anshori (115030500111023) Bima Aditya Putra (125030505111001) Achita Ramadhita (125030500111056) Ayus Mustafida (125030507111043) MINAT ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN JURUSAN. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN . Oleh karena itu, orgnisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “Pelayanan Masyarakat” (public servant). Mengutip website resmi MPR, terdapat 7 tugas dan wewenang yang dijalankan oleh MPR, antara lain: Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 7. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan. Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Semakin luasnya struktur pemerintah, maka bisa mempersulit koordinasi antar pejabat atau pemerintahan; 4. dan Pemerintah Daerah memuat kegiatan yang banyak (> 10 langkah) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam. [1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK,. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293,. menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pemerintahan daerah sesuai dengan. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi dijabarkan dalam Bab VII Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas tugas atau kewenangan atau. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, LAN, 2014). direktur jenderal. Membina administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah. Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan Perundangan Pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan. Pasal 57. Untuk memahami pengertian pemerintahan, kita dapat memaknai dari asal katanya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan Pemerintah Daerah. KOMPAS. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Lembaga itu juga. Kementerian Sekretariat Negara dibentuk sejak negara Republik Indonesia berdiri. Pasal 2. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. Luas daerah d. T Simorangkir. v perundang-undangan dan AUPB. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan; d. Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi,. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. (5) Sebagian tugas pemerintahan yang. Mereka. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian Lengkap Bagian I Kebenaran Islam – Selasa, November 25, 2014 Dalam penyelenggaraan negara, terdapat lembaga-lembaga non-kementerian yang memiliki tugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Email :. Hal ini diatur dalam Permendagri nomor. Secara umum, birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah Lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. 2. 1. Keterkaitan ilmu pemerintahan, ilmu politik dan ilmu administrasi Gambar keterkaitan ilmu pemerintahan, ilmu administrasi dan ilmu politik berbagai disiplin ilmu lainnya, karena tugas-tugas pemerintahan tidak pernah lepas dari seluruh kegiatan kehidupan manusia seutuhnya mulai dari pengaturan pernikahan, pengaturan pendidikan, kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di. TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH D I S U S U N OLEH : ERIKO PARULIAN HUTAHAEAN NPM : 12 021 111 056 PEMBAHASAN : 1. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,. pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Pengertian Tujuan dan Tugas Lembaga Legislatif. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa keuangan negara merupakan keuangan dan atau kekayaan milik negara yang dikelola oleh: 1. penyelenggaraan pemerintahan/Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan (Civilizated Organization) yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi. Oleh karena urusan yang bermacam-macam tersebut, tidak semua urusan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tugas dan Fungsi dari Pemerintah Pusat. 10 Hal ini paralel dengan pendapat Prof. Dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan. pemerintahan modern dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Lembaga yang ada dalam suatu negara biasanya. diprioritaskan bagi urusan pemerintahan. 3. a 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN UMUM; Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. pemerintahan di dunia, sepintas banyak negara menggunakan sistem pemerintahan yang sama, akan tetapi akan berbeda hasilnya bila dianalisa. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan,. Pemerintahan Pusat. Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. Selain tugas, fungsi Humas Pemerintah juga diatur dalam Permen PAN RB No 30/2011 Tentang Pedoman Umum Tata kelola Kehumasan, yaitu membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. 1. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri yang membentuk kabinet. com - Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah 12 fungsi humas dalam lembaga pemerintahan. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan administrasi atau pengawasan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas BRIN yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat di Indonesia Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat ada 3 macam, yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi. Landasan hukum Kementerian di indonesia adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terutama presiden dan kementerian dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara maksimal. 1). 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan terkait kedudukan dan fungsi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.